LIP

Ppkm Mikro Kembali Diperpanjang

Kendati begitu, Presiden Jokowi menekankan bahwa perbaikan yang ada saat ini tidak boleh membuat masyarakat kendur dalam menjalankan protokol kesehatan. Ia meminta masyarakat tetap patuh menjalankan 3M, yang paralel dengan langkah testing, tracing, dan treatment dari pemerintah. Tak hanya itu, bagi pelaku usaha casual juga harus ditingkatkan dengan berbagai percepatan program bantuan sosial dan program vaksinasi. Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif CORE, Mohammad Faisal, menanggapi dengan adanya keberlanjutan PPKM ini pemerintah harus lebih proaktif menekan laju kasus angka Covi-19 sehingga ekonomi bisa berjalan dengan baik tidak setengah-setengah. Sebelumnya diberitakan bahwa kebijakan PPKM Darurat ini akan diberlakukan di 21 provinsi mencakup forty five kabupaten / kota di luar pulau Jawa.

Menurut Prof Wiku pemerintah akan melakukan perpanjangan PPKM Mikro pada saat hal tersebut belum berakhir dari 5 April 2021. Program ini dinilai menjaga tingkat pengendalian kasus Covid-19 sekaligus meningkatkan efektivitas pengendalian Covid-19 di tingkat nasional. Wakil Gubernur DKI Riza Patria pun mengamini saat ditanyakan perihal pelonggaran PPKM mikro di Jakarta jika diperpanjang.

Semula, terdapat 10 provinsi yang menerapkan kebijakan ini yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Banten, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. PPKM skala mikro jilid four ini berlaku selama 14 hari yang dimulai pada 23 Maret dan berakhir pada 5 April 2021. PPKM dinilai efektif Kakek Merah FAFAFA dalam dalam menekan kasus positif Covid-19, Meningkatkan angka kesembuhan, dan menekan angka meninggal mingguan. Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga meminta agar masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat di tengah PPKM ini. Menurutnya, bantuan sosial sangat dibutuhkan masyarakat terdampak pandemi saat ini.

PPKM kembali diperpanjang

WHO mengimbau agar warga tetap dibiasakan menaati protokol kesehatan yang ketat. Mendagri juga meminta gubernur untuk melibatkan Forkopimda dan seluruh unsur organisasi perangkat daerah, hingga satuan terkecil pemerintahan dalam pelaksanaan PPKM Berbasis Mikro. Apalagi, pelibatan seluruh unsur masyarakat sangat diperlukan dalam sosialisasi protokol kesehatan dan pencegahan penularan Covid-19. Kegiatan fasilitas urnum dapat dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50 persen yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah . Untuk kegiatan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan dihentikan sementara dan dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional transportasi umum. Selain itu, pasar rakyat yang menjual selain kebutuhan pokok sehari-hari bisa buka dengan kapasitas maksimum 50 persen sampai dengan pukul 15.00 WIB.

JawaPos.com – Keyakinan masyarakat terhadap kondisi perekonomian semakin meningkat. Hal tersebut tecermin pada peningkatan indeks keyakinan konsumen Bank Indonesia pada Juni dari 104,4 menjadi 107,four. Sementara itu, pasar rakyat yang menjual kebutuhan harian bisa buka dengan kapasitas maksimal 50 persen hingga pukul 15.00 waktu setempat. Wiku melanjutkan, perkembangan ini menjadi modal bersama untuk dapat terus produktif dan aman Covid-19 selama berada dalam kondisi pandemi. Dan dampaknya diperkirakan masih akan terlihat dalam beberapa minggu ke depan. Pemerintah daerah juga terus meningkatkan kapasitas testing dan masyarakat sudah mematuhi peraturan utamanya dalam menerapkan karantina mandiri 5×24 jam, bagi yang baru pulang bepergian dalam periode mudik lebaran.

Menurut Jokowi, titik merah kasus COVID-19 di Jawa sudah mulai merata pada saat itu. Eni Suhaeni, SKM.,M.Kes mengatakan, belasan ribu guru tersebut mendapatkan vaksin di masing-masing puskesmas sesuai alamat kartu penduduk . “Informasi yang banyak beredar di masyarakat, kalau vaksin itu haram, padahal itu tidak.

Oleh sebab itu, sebagai evaluasi dari implementasi PPKM tersebut, pemerintah dalam waktu dekat akan segera mengumumkan hasilnya. Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira mengatakan, pada perpanjangan PPKM kali ini pemerintah akan memberikan kelonggaran. Pemerintah Kota Mojokerto mencairkan dana insentif untuk tenaga kesehatan dan tenaga penunjang dalam penanganan pasien Covid-19. Luhut juga meminta, kalaupun terjadi pelonggaran, masyarakat dan semua elemen diminta untuk berhati-hati. Mulanya, pemerintah memutuskan untuk melakukan PPKM Darurat Jawa-Bali pada 3-20 Juli 2021. Perpanjangan dilakukan selama dua minggu, yaitu mulai 23 Maret sampai dengan 5 April 2021.

“Itu harus mendapatkan perhatian dan kalau perlu pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk memberikan insentif kepada mereka karena mereka hari ini adalah ujung tombak dalam rangka penanganan Covid-19 di Indonesia,” tuturnya. Ia juga mengimbau agar vaksin bisa didistribusikan berdasarkan skala prioritas. Daerah-daerah yang dianggap sangat rawan tingkat penyebarannya harus diprioritaskan. “Saya dengar masalahnya karena ketersediaan vaksin yang sangat terbatas dan pemerintah berjanji nanti pertengahan Agustus vaksin sudah cukup dan sudah bisa untuk didistribusikan secara lebih masif lagi ke daerah-daerah,” tuturnya. Bila jumlah vaksin sudah tercukupi dan akan didistribusikan ke daerah, anggota parlemen ini ingin agar bisa diberikan ke daerah yang benar-benar membutuhkan. “Karena dalam beberapa hari terakhir ini, proses pelaksanaan vaksin agak sedikit terlambat. Saya dengar, masalahnya karena ketersediaan vaksin yang sangat terbatas,” ungkapnya.

Harianjogja.com tak hanya menghadirkan kabar seputar Jogja namun informasi nasional dan world. Harianjogja.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo resmi memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level four hingga 9 Agustus 2021. Meskipun PPKM Level four akan diperpanjang hingga pekan depan, tetapi mereka harus tetap berlatih agar kondisi kebugarannya tak menurun drastis. “Karena itu diputuskan untuk perpanjangan PPKM Mikro Tahap XII mulai 6 Juli hingga 20 Juli 2021, yang berlaku di semua Provinsi di luar Jawa-Bali, dengan dilakukan pengetatan pada 43 Kabupaten/Kota yang memiliki Level Asesmen 4 yang berada di 20 Provinsi.

Kemudian, penyaluran Dana Desa dan BLT Desa agar dipercepat dengan menggunakan KPM Tahun 2020, dengan lebih memfokuskan kepada penduduk miskin yang terdampak pandemi dan belum menerima bantuan. Dia meminta pemerintah juga harus memikirkan nasib pedagang yang tidak memiliki penghasilan tetap. Pedagang aksesoris bernama Dona mengaku keberatan mendengar keputusan pemerintah memperpanjang PPKM Darurat. Dikatakan Presiden Joko Widodo, pemerintah akan melakukan pelonggaran bertahap mulai 26 Juli jika kasus mulai menunjukkan tren menurun.